Pendahuluan Skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

 A.    LATAR BELAKANG MASALAH           

           Indonesia adalah negara agraris yang sebagian besar daerahnya berada di daerah tropis dan langsung dipengaruhi oleh garis khatulistiwa yang memotong Indonesia hampir menjadi dua wilayah, sehingga Indonesia mempunyai kawasan hutan tropis yang luas. Luas seluruh hutan di Indonesia adalah 133.300.543,98 ha. Ini mencakup kawasan suaka alam, hutan lindung, dan hutan produksi. Propinsi dengan luas hutan terbesar adalah gabungan propinsi Papua dan Papua Barat dengan 40,5 juta ha. Propinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur berada diurutan kedua dengan luas 29,9 juta ha. Propinsi di Indonesia yang memiliki luas hutan tersempit adalah Propinsi DKI Jakarta yaitu denga luas hutan 475 ha (http://alamendah.wordpress.com/2011/01/05/luas-hutan-indonesia diunduh pada 9 September 2011).

Kawasan hutan tersebut merupakan kawasan hutan milik negara. Oleh karena itu pengelolaan hutan juga dilakukan oleh badan-badan atau instansi pemerintah. Sebelum tahun 1982, pengelolaan hutan di Indonesia ditangani oleh Direktorat Jenderal Kehutanan di bawah Depertemen Pertanian. Tetapi sejak tahun 1982, status Direktorat Jenderal Kehutanan ditingkatkan menjadi Depertemen Kehutanan. Untuk melaksanakan pekerjaan di lapangan, pada tingkat propinsi di Indonesia ada dinas-dinas kehutanan yang dikepalai oleh Kepala Dinas. Ada tiga propinsi yang merupakan perkecualian terhadap susunan organisasi pelaksana pekerjaan kehutanan di daerah, yaitu propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Di tiga propinsi ini pekerjaan kehutanan ditangani oleh suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu Perusahaan Umum (Perum) Perhutani (Simon, 1991 : 41).

Indonesia sebagai negara yang luas mempunyai kondisi pertumbuhan dan iklim yang sangat bervariasi. Oleh karena itu, luas hutan di Indonesia cukup besar dan terdiri atas banyak sekali tipe hutan, baik tipe hutan yang didasarkan pada kriteria-kriteria alamiah maupun kriteria pengelolaan. Sesuai dengan kondisi tempat tumbuh, tipe iklim dan sifat pengaruh manusia terhadap hutan, maka di Indonesia dijumpai banyak ragam tipe kehutanan dari daerah yang satu dengan daerah  yang lain. Direktorat Jenderal Kehutanan Indonesia membuat klasifikasi hutan yang ada menurut faktor iklim dan faktor edafik. Ditinjau dari segi iklim, dibedakan antara hutan hijau tropik, hutan muson dan hutan gambut. Sedang ditinjau dari faktor edafik dibedakan antara hutan rawa, hutan mangrove dan hutan pantai.

Sejak jaman dahulu, hutan telah dijadikan sebagai lahan untuk mencari nafkah hidup. Sejak itu pula telah ada kearifan lokal manusia untuk melindungi dan melestarikan hutan dan lingkungannya sehingga hutan tetap menjadi primadona penopang kehidupan manusia. Sesuai dengan perkembangan teknologi dan keeratan hubungan antara manusia dengan hutan, manfaat hutan dapat bersifat langsung atau tidak langsung. Masyarakat yang bertempat tinggal di dalam atau dekat kawasan hutan, dalam kehidupan sehari-hari selalu berhubungan dengan hutan. Oleh karena itu, masyarakat memperoleh manfaat langsung dari kawasan hutan, misalnya dalam memperoleh lahan yang subur untuk menanam tanaman pangan, menggembalakan ternak atau memperoleh makanan ternak, mencari kayu bakar, kayu perkakas, obat-obatan tradisional, udara segar dan sebagainya. Bagi masyarakat modern yang tinggal di kota besar, mungkin sehari-hari tidak pernah masuk hutan, tetapi masyarakat kota memperoleh manfaat hutan karena dapat membeli bahan-bahan mebel, tidak terjadi banjir dan sebagainya (Mubyarto, 1991 : 20).

Secara garis umum manfaat hutan bagi umat manusia dapat dipisahkan menjadi beberapa golongan. Pemisahan manfaat hutan ini dapat berbeda-beda bagi para ahli kehutanan, salah satu diantaranya ada yang menggolongkan manfaat hutan menjadi tiga yaitu, manfaat produksi dan ekonomi, perlindungan lingkungan dan pengawetan alam serta rekreasi. Ketiga manfaat tersebut sebenarnya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, tetapi sesuai dengan kondisi wilayah di mana hutan itu berada, maka pemanfaatannya dititikberatkan atau diarahkan pada salah satu manfaat saja.

Manfaat hutan secara ekonomi dan produksi yaitu mampu memberikan sumbangan hasil alam yang cukup besar bagi devisa negara, terutama di bidang industri. Selain itu hutan juga memberikan fungsi kepada masyarakat sekitar hutan sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Selain kayu juga dihasilkan bahan lain seperti damar, gondorukem, terpentin, kayu putih dan rotan serta tanaman obat-obatan. Hasil hutan dapat dijual langsung atau diolah menjadi berbagai barang yang bernilai tinggi. Dari hasil hutan tersebut, dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar hutan.

Manfaat perlindungan alam yaitu hutan memiliki kekayaan dari berbagai jenis flora dan fauna. Apabila hutan tidak diperhatikan dalam pemanfaatan dan kelangsungannya, tidaklah mustahil akan terjadi erosi genetik. Hal ini terjadi karena hutan semakin berkurang habitatnya. Hutan juga juga mampu untuk mempertahankan kesuburan tanah, yang artinya tanah hutan merupakan pembentuk humus utama dan penyimpan unsur-unsur mineral bagi tumbuhan lain. Kesuburan tanah sangat ditentukan oleh faktor-faktor seperti jenis batu induk yang membentuknya, kondisi selama dalam proses pembentukan, tekstur dan struktur tanah yang meliputi kelembaban, suhu dan air tanah, topografi wilayah, vegetasi dan jasad hidup. Manfaat perlindungan alam yang lain diantaranya, hutan sebagai resapan air hujan, perlindungan angin dan udara, pengendalian polusi udara, pengelolaan limbah dan memperkecil pantulan sinar matahari, pengendalian erosi tanah, mengurangi aliran permukaan, dan mengikat tanah. Sedangkan manfaat rekreasi artinya hutan mampu berfungsi sebagai sumber inspirasi, nilai estetika, etika dan sebagainya. Hutan rekreasi juga sebagi tempat perlindungan bagi tumbuhan dan hewan yang hampir punah (http://www.irwantoshut.net/manfaat_hutan.html diunduh tanggal 9 September 2011).

Selama abad ke-20 ini, aspek sosial-budaya manusia di seluruh dunia mengalami perubahan dan perkembangan yang sangat pesat. Dalam pertengahan abad 20 saja, telah terjadi dua kali perang dunia yang memakan korban manusia dalam jumlah besar. Setelah selesai perang dunia kedua, negara-negara di Asia, Afrika dan Amerika Latin yang selama dua atau tiga abad sebelumnya dijajah oleh bangsa-bangsa Eropa, hampir seluruhnya telah memperoleh kemerdekaan. Salah satu hasil dari kemerdekaan tersebut adalah adanya peningkatan  kesejahteraan dan pendidikan yang menyebabkan menurunnya angka kematian (Simon, 1991 : 47).

Pertumbuhan penduduk yang cepat terjadi di pedesaan Indonesia, khususnya Jawa, tidak disertai dengan perluasan tanah pertanian dengan kecepatan yang sama. Pada umumnya pertambahan jumlah penduduk yang terjadi mengakibatkan pemecahan tanah menjadi bagian yang kecil-kecil sehingga petani lebih memusatkan pada penggarapan tanah daripada pemilikan tanah. Semakin mengecilnya luas tanah yang dimiliki petani karena tanah yang ada telah diwariskan kepada anak-anaknya menyebabkan tanah garapan petani menjadi semakin sempit, sedangkan beban hidup yang dihadapi petani menjadi semakin banyak sehingga mengakibatkan kemiskinan. Proses kemiskinan yang dialami petani terjadi secara alami seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan penyempitan lahan pertanian (Dikaji dari Arini Kurniah, 2002 : 4).

Adanya pertumbuhan penduduk dunia yang sangat pesat dalam abad 20 ini, dengan segala aspek yang ditimbulkan, nampak jelas memberikan pengaruh yang sangat kuat terhadap hutan. Pertambahan penduduk menuntut kebutuhan hidup yang lebih besar jumlahnya, baik kebutuhan pangan, sandang maupun tempat tinggal. Peningkatan ketiga macam kebutuhan itu, menyebabkan hutan ditebang untuk berbagai keperluan, yang laju penebangannya lebih besar dibanding dengan waktu-waktu sebelumnya. Dengan adanya pertumbuhan jumlah penduduk dan perkembangan tingkat sosial-budaya manusia, sedikit demi sedikit hutan ditebang untuk berbagai kepentingan, misalnya untuk tempat pemukiman, areal pertanian, peternakan, perkebunan, industri, jalan-jalan dan sebagainya. Laju kecepatan pembukaan hutan ini bervariasi dari satu daerah dengan daerah yang lain, bergantung pada jumlah penduduk dan aktivitasnya, kesuburan tanah, konvigurasi lapangan, iklim dan sifat daerah-daerah lain disekitarnya (Simon, 1991 : 45).

Adanya  penebangan hutan di suatu wilayah menimbulkan perubahan-perubahan terhadap kondisi lingkungan hidup. Perubahan-perubahan yang timbul semakin besar dari penebangan itu berbeda-beda dari satu ke daerah yang lain, karena adanya variasi kondisi wilayah dan variasi laju penebangan hutan tersebut. Dari sini masyarakat segera merasakan bahwa hutan mempunyai beberapa manfaat yang berguna bagi manusia dan lingkungan hidup. Semakin besar penebangan hutan yang telah terjadi, semakin besar pula perubahan-perubahan kondisi lingkungan dan semakin dirasakan adanya manfaat hutan.

Penebangan hutan yang terjadi dalam jumlah besar dan tidak terkontrol dilakukan oleh rakyat untuk memperoleh lahan subur bagi usaha pertanian. Sebagian dari lahan yang sudah ditebang ini akan dirubah untuk daerah pemukiman, termasuk sarana dan prasarananya, sebagian tetap dipertahankan sebagai lahan pertanian, sebagian dirubah menjadi perkebunan atau padang penggembalaan, dan sebagian sisanya dibiarkan kembali menjadi hutan setelah melalui proses suksesi sekunder yang panjang.

Di daerah-daerah yang subur dan jenis tanah mampu untuk mempertahankan kesuburan tanah, usaha pertanian secara menetap dapat dijalankan. Sebaliknya untuk daerah-daerah yang tidak subur, usaha pertanian hanya dapat dilakukan selama beberapa tahun saja dan untuk mengembalikan kesuburan tanahnya, lahan tersebut harus dikembalikan menjadi hutan. Setelah waktunya cukup lama, kesuburan tanah dari lahan yang tertutup hutan tersebut akan pulih kembali karena adanya akumulasi humus yang terbentuk dari biomassa yang dihasilkan hutan. Lahan yang mempunyai sifat seperti ini menutup sebagian besar daerah tropis di dunia, kecuali daerah-daerah yang bergunung api seperti pulau Jawa, Bali, dan sebagainya. Sistem pertanian yang dilakukan di daerah yang tidak subur tersebut dinamakan sistem perladangan (Soetriono dkk, 2006 : 14).

Di Indonesia sistem perladangan dilaksanakan oleh petani di sebagian besar pulau Sumatera , Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Jaya. Sistem tersebut masih berlangsung sampai sekarang, dan menimbulkan masalah tidak kecil bagi pembangunan kehutanan (Pedro A Sanchez, 1993 : 5). Di daerah-daerah dengan kesuburan tanah  yang rendah seperti itu, manfaat ekonomi dari lahan hutan sangat jelas, yaitu untuk mengembalikan kesuburan tanah agar lahan yang bersangkutan dapat dimanfaatkan untuk menanam tanaman pangan. Bentuk hutan yang dipergunakan untuk mengembalikan tanah ini cukup bervariasi. Diantaranya yang dapat menghasilkan bahan-bahan perdagangan seperti karet. Variasi pemanfaatan sumber daya yang tumbuh selama periode pengembalian lahan ke bentuk hutan juga dijumpai, misalnya pemeliharaan ternak dengan menggunakan rumput-rumputan yang mendominasi lahan itu sebagai makanan utama ternak.

Penebangan hutan yang dilakukan juga diperuntukkan untuk membuat lahan pertanian. Cara-cara penebangan hutan untuk mendapatkan tanah pertanian baru telah dikenal oleh golongan perintis pertama, orang-orang Jawa dari desa-desa kolonialisasi lama (Sajogya & Pudjiwati Sajogya, 1984:95). Proses pembuatan lahan baru ini yaitu pemilihan tempat, merintis, menebang, merencek, mepe dan membakar hutan disesuaikan dengan musim yang sedang berlangsung. Penebangan hutan ini juga diimbangi reboisasi dengan sistem tumpangsari. Sistem Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang dilakukan oleh Perum Perhutani mendapatkan dukungan dari masyarakat yang tinggal di sekitar hutan (Pedoman PengelolaanSumberdaya Hutan Bersama Masyarakat Plus, 2007:1). Dukungan tersebut dikarenakan masyarakat sekitar hutan membutuhkan lahan pertanian akibat pertumbuhan jumlah penduduk.

Pengelolaan sumber daya hutan adalah kegiatan yang meliputi penyusunan rencana pengelolaan sumber daya hutan, pemanfaatan sumberdaya hutan, serta perlindungan sumber daya hutan dan konservasi alam. Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) adalah suatu sistem pengelolaan sumber daya hutan dengan pola kolaborasi yang bersinergi antara Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan atau para pihak yang berkepentingan dalam upaya mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan yang optimal dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia yang bersifat fleksibel, partisipatif dan akomodatif.

Desa hutan adalah wilayah desa yang secara geografis dan administratif berbatasan dengan kawasan hutan atau di sekitar kawasan hutan. Masyarakat desa hutan adalah kelompok orang yang bertempat tinggal di desa hutan dan melakukan kegiatan yang berinteraksi dengan sumber daya hutan untuk mendukung kehidupannya. Desa Mengger Kecamatan Karanganyar Kabupaten Ngawi termasuk dalam katagori Desa hutan. Secara Administratif, hutan di Desa Mengger tergabung dalam daerah Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Ngawi.  Hutan yang dikelola oleh KPH Ngawi mempunyai luas 46.096 ha yang dibagi  menjadi 14 Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH).  Salah satu BKPH yang ada di kabupaten Ngawi adalah BKPH Payak yang meliputi tiga daerah Resort Pemangkuan Hutan (RPH) yaitu RPH Payak, Butuh dan Bendo. Luas dari BKPH Payak adalah 2.257,3 ha, yang sebagian besar ditanami pohon jati.

Kawasan hutan yang terdapat di Desa Mengger termasuk dalam pengelolan BKPH Payak. Selain itu, pengelolaan hutan di Desa Mengger juga dilakukan oleh masyarakat Mengger dengan izin oleh Perum Perhutani. Pemanfaatan tanah hutan sebagai lahan pertanian sudah dilakukan sejak dahulu, akan tetapi akhir-akhir ini akibat kemajuan teknologi pertanian dan modernisasi, pemanfaatan hutan ini semakin diperluas areanya. Faktor lain yang mempengaruhi pengelolaan tanah hutan adalah pertumbuhan penduduk yang mengakibatkan semakin menyempit lahan pertanian diganti dengan areal tempat tinggal, selain itu juga, masyarakat desa yang bertumpu pada sektor pertanian menginginkan kehidupan yang lebih sejahtera.

Tanah hutan yang sering disebut “Tanah Baon” merupakan tanah hutan yang dikelola oleh masyarakat sebagai lahan pertanian dalam jangka waktu terbatas sesuai keputusan administrator (ADM) oleh Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan (KKPH). Masyarakat tidak mempunyai hak kepemilikan tanah akan tetapi hanya menanami lahan itu dalam jangka waktu tertentu dan berkewajiban bersama Perhutani untuk melakukan reboisasi hutan. Hasil dari pengelolaan ini berdampak peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat.

Untuk mengetahui lebih jelas tentang pengelolaan tanah baon dan peranannya bagi masyarakat di Desa Mengger Kecamatan Karanganyar Kabupaten Ngawi, maka penulis mengangkat judul, Peranan Tanah Baon bagi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Mengger Kecamatan Karanganyar Kabupaten Ngawi Tahun 2004-2011”. 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s