BAB II

LANDASAN TEORI


1.    Pengelolaan Hutan

a.      Pengertian Pengelolaan Hutan

            Indonesia merupakan negara yang kaya akan hutan, sejak berabad-abad lampau sudah berinteraksi secara kuat dengan hutan, sehingga antara hutan dan manusia sudah menjadi satu kesatuan. Banyak kebutuhan manusia yang dapat dipenuhi dari dalam hutan seperti perumahan, sandang, pangan, obat-obatan dan jasa lingkungan. Pada awalnya hubungan saling ketergantungan ini berjalan selaras, namun dengan perkembangan jaman yang disertai dengan pertambahan penduduk, peningkatan kebutuhan dan munculnya motivasi untuk meningkatkan pendapatan, maka eksploitasi terhadap sumber daya hutan mulai dilakukan secara intensif dan ekstraktif, sehingga merusak keselarasan tersebut. Bahkan, pemerintah dan masyarakat yang jauh dari hutan memandang hutan sebagai sumber ekonomi. Akibatnya eksploitasi hutan secara komersial dan berskala besar berkembang pesat (Iswan Dunggio & Hendri Gunawan, 2009 : 44).

            Kerusakan yang terjadi pada kawasan hutan di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor yang sebagian besar dikarenakan aktivitas manusia, antara lain pencurian kayu dan perambahan kawasan hutan, dan sebagian lainnya dikarenakan oleh bencana alam berupa kebakaran hutan, gempa bumi, gunung meletus dan tanah longsor (Indriyanto, 2008 : 5). Faktor penyebab degradasi hutan lainnya adalah permasalahan dalam manajemen pengelolaan dan ketidakjelasan institusi yang mengelola kawasan hutan. Institusi pengelolaan hutan yang dimaksud adalah dengan membentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Diharapkan dengan keberadaan KPH, kerusakan hutan dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan baik, sehingga pengelolaan hutan lestari dapat tercapai (Ewida Y.S & Lis Alliya, 2009 : 58). Pengelolaan hutan oleh KPH merupakan usaha untuk mewujudkan pengelolaan hutan lestari berdasarkan tata hutan, rencana pengelolaan, pemanfaatan hutan, rehabilitasi hutan, perlindungan hutan dan konservasi.

         Pengelolaan lahan kehutanan Indonesia harus dilakukan secara sistematik, bagian perbagian, sehingga hutan Indonesia dibagi ke dalam unit pengelolaan. Lahan kehutanan dituntut untuk berperan sebagai, 1) tempat tinggal jutaan makhluk Tuhan dalam keadaan seimbang yang terdiri dari masyarakat tumbuhan, binatang  dan jasad renik, 2) menekan pelonjakan populasi organisme  tertentu yang dapat membahayakan organisme lain, 3) gudang penyimpanan bahan genetik atau plasma nutfah, 4) sumber kayu dan hasil lain sepeti rotan, tumbahan obat, anggrek dan lain-lain, 5) pengendalian debit air, 6) membersihkan udara, 7) sumber air bersih, 8) sumber ilmu pengetahuan dan 9) tempat rekreasi.

          Pengelolan sumber daya hutan adalah kegiatan yang meliputi penyusunan rencana pengelolaan sumber daya hutan, pemanfaatan sumberdaya hutan dan kawasan hutan, serta perlindungan sumber daya hutan dan konservasi alam. Sedangkan yang dimaksud Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) adalah suatu sisem pengelolaan sumber daya yang dilakukan bersama oleh Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan atau Perum Perhutani dengan ,masyarakat desa hutan dengan pihak yang berkepentingan (stakeholder) dengan jiwa berbagi sehingga kepentingan bersama untuk mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumber daya hutan dapat diwujudkan secara optimal dan proporsional (Direksi Perum Perhutani, 2007 : 6).

b.      Tujuan Pengelolaan Hutan

            Hutan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam pembangunan bangsa dan negara. Kerena hutan itu dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat (Salim, 2003 : 113), sehingga hutan dan hasilnya perlu dijaga dan dipertahankan, dan dilindungi agar hutan dapat berfungsi dengan baik.

     Penanaman kembali pepohonan dalam kawasan hutan yang rusak merupakan wujud cinta pada tanaman dan awal dari proses pelestarian hutan. Hal ini juga untuk meningkatkan produktivitas lahan hutan yang kurang produktif dan untuk menyediakan hasil hutan bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun untuk memenuhi kebutuhan bahan buku industri kehutanan.

          Pengelolaan hutan di Indonesia mempunyai beberapa tujuan diantaranya, untuk membangun usaha ekonomi. Untuk tujuan tersebut, pembangunan hutan diarahkan pada pola hutan industri atau hutan tanaman industri yang diharapakan dapat menyuplai bahan baku industri perkayuan yang dibangun dekat lokasi pembangunan hutan yang bersangkutan. Selain itu juga untuk mencukupi kebutuhan penduduk untuk kayu bakar, kayu bangunan, dan hasil-hasil lainnya dari tanaman hutan (Indriyanto, 2008 : 97).

     PHBM dimaksudkan untuk memberikan arah pengelolaan sumber daya hutan dengan memadukan aspek-aspek ekonomi, ekologi dan sosial secara proporsinal. Didalam Pedoman Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (2007 : 4) disebutkan tujuan PHBM, yaitu: 1) meningkatkan tanggungjawab perusahaan, masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan terhadap keberlanjutan fungsi dan manfaat sumber daya hutan; 2) meningkatkan peran perusahaan, masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan terhadap pengelolaan sumber daya hutan; 3) menselaraskan kegiatan pengelolaan sumber daya hutan sesuai dengan kegiatan pembangunan wilayah sesuai dengan kondisi dan dinamika sosial masyarakat desa hutan; 4) meningkatkan mutu sumber daya hutan sesuai dengan karakteristik wilayah; 5) dan meningkatkan pendapatan perusahaan, masyarakat desa hutan serta pihak yang berkepentingan.

c.       Bentuk Kegiatan Pengelolaan Hutan

            Lahan kehutanan Indonesia terbagi habis ke dalam unit pengelolaan yang terdiri atas, unit pengelolaan hutan konservasi (sekitar 1.000 unit), unit pengelolaan hutan produksi (sekitar 500 unit) dan unit pengelolaan kayu (sekitar 500 unit). Hutan konservasi meliputi hutan konservasi air, tanah, bentuk alam, flora dan fauna, dan konservasi ekosistem hutan. Hutan produksi meliputi areal HPH. Kebun kayu meliputi tanaman jati, pinus, sengon dan lain-lain (Polkas Sagala, 1994 : 21).

          Pengelolaan hutan sebagaimana dalam pasal 21 Undang-undang Republik Indonesia No. 41 tahun 1999  meliputi kegiatan, tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi, dan perlindungan hutan dan konservasi alam.

1. Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan

Tata hutan dilaksanakan dalam rangka pengelolaan kawasan hutan yang lebih intensif untuk memperoleh manfaat yang lebih optimal dan lestari. Tata hutan meliputi pembagian kawasan hutan dalam blok-blok berdasarkan ekosistem, tipe, fungsi dan rencana pemanfaatan hutan. Blok-blok dibagi pada petak-petak berdasarkan intensitas dan efisiensi pengelolaan. Berdasarkan blok dan petak disusun rencana pengelolaan hutan untuk jangka waktu tertentu (Undang-undang Republik Indonesia No. 41 tahun 1999 pasal 22).

2. Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan

Pemanfaatan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestarian. Pemanfaatan kawasan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan kecuali pada hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada taman nasional. Usaha pemanfaatan hutan meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan.

3. Rehabilitasi dan reklamasi

Rehabilitasi hutan dan lahan dimaksudkan untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dn lahan sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Rehabilitasi hutan dan lahan diselenggarakan meliputi kegiatan reboisasi, penghijuan,pemeliharaan, pengayaan tanaman atau penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis pada lahan kritis dan tidak produktif. Penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan diutamakan pelaksanaannya melalui pendektan partisipatif dalam rangka mengembangkan potensi dan memberdayakan masyarakat. Reklamasi hutan meliputi usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya. Kegiatan reklamasi hutan meliputi inventarisasi lokasi, penetapan lokasi, perencanaan, dan pelaksanaan reklamasi.

4. Perlindungan hutan dan Konservasi alam

Penyelenggaran perlindungan hutan dan konservasi alam bertujuan menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, konvensional, dan fungsi produksi, tercapai secara optimal dan lestari. Perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, hama, serta penyakit. Selain itu juga untuk mempetahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

             Kegiatan pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat dilakukan dengan jiwa berbagi yang meliputi berbagi dalam pemanfaatan lahan, waktu, dan hasil pengelolaan sumber daya hutan kegiatan dengan prinsip saling menguntungkan dan saling mendukung (Direksi Perum Perhutani, 2007 : 4). Kegiatan berbasis lahan dilakukan dengan kawasan hutan dapat dikembangkan di luar kawasan hutan. Kegiatan berbasis lahan dan ruang melalui pengaturan pola tanam yang sesuai dengan karakteristik wilayah. Pola tanam yang sesuai dengan karakteristik wilayah dalam pola tanam yang dapat dikembangkan untuk penganekaragaman jenis dan komoditi kehutanan, pertanian, perkebunan, peternakan, dengan tetap mengoptimalkan fungsi dan manfaat sumber daya hutan. Selanjutnya adalah kegitan berbasis bukan lahan yaitu kegiatan yang dilakukan di dalam kawasan hutan dan dapat dikembangkan di luar kawasan hutan. Kegiatan berbasis bukan lahan dilakukan dengan mengembangkan produk industri, jasa dan perdagangan untuk menumbuhkembangkan swadaya ekonomi masyarakat desa hutan.

            Perum Perhutani KPH Ngawi melakukan kemitraan dengan pihak yang berkepentingan. Salah satunya dengan Masyarakat Pengelola Sumberdaya Hutan (MPSDH) Sidodadi di desa Mengger. Maksud dan tujuan kerja sama ini adalah terbentuknya sistem pengelolaan hutan yang dapat menjamin kelestarian sumber daya hutan dan ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama di sekitar kawasan hutan, dan meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam keamanan dan kelestarian sumber daya hutan.

 d.      Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan

            Persoalan sosial dalam pengelolaan sumber daya hutan di Jawa menjadi masalah utama. Hal ini sudah tampak sejak lama dengan dibentuk respon positif Perhutani berupa dinamika programnya mulai dari MALU (kerjasama Mantri dan Lurah) sampai dengan Perhutanan Sosial (PS) dan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). PHBM mempunyai ciri bersama, berdaya dan berbagi yang berbasis lahan dan non lahan. Sistem pola tanam yang diterapkan adalah sistem tumpang sari.

         Ciri PHBM berbagi yang dimaksud diatas adalah pembagian peran antar Perhutani dengan masyarakat desa huan atau Perhutani dan masyarakat desa hutan dengan pihak yang berkepentingan dalam pemanfaatan lahan, dalam pemanfaatan waktu dan pengelolaan kegiatan. Sedangkan yang dimaksud pihak yang berkepentingan (stakeholder) adalah pihak-pihak di luar Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan yang mempunyai perhatian dan berperan mendorong proses optimalisasi serta berkembangnya Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat, yaitu Pemerintah daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Ekonomi Masyarakat, Lembaga Sosial Masyarakat, Usaha Swasta, Lembaga Pendidikan dan lembaga Donor (Direksi Perum Perhutani, 2007 : 4).

     Alasan para petani menerima program PHBM dikarenakan petani kekurangan lahan pertanian. Kekurangan ini disebabkan oleh adanya pertumbuhan jumlah penduduk sehingga tanah terbagi-bagi menjadi bagian yang lebih sempit. Masyarakat desa hutan yang dilibatkan dalam program PHBM mempunyai kewajiban untuk menanam tanaman pokok yang telah ditentukan oleh Perhutani. Untuk kawasan hutan BKPH Payak, tanaman pokok yang utama adalah jati. Ada beberapa tanaman lain yang ditanam sebagi tanaman tepi misalnya saja lamtoro, gembelina, dan sambi. Tanaman pokok ditanam dengan jarak tanam 2-3 meter. Para petani diwajibkan untuk menanam, merawat dan menjaga agar tanaman pokok dapat tumbuh dengan baik (Wawancara dengan Budiono tanggal 27 Maret 2011).

     Disela-sela tanaman pokok tadi, para petani diperbolehkan menanam tanaman palawija. Tanaman yang ditanam oleh petani harus tidak mengganggu tanaman pokok. Tanaman yang ditanam oleh petani misalnya jagung, kacang tanah, wijen, dan kedelai. Selain itu para petani juga menanam tanaman yang dapat dimanfaatkan untuk tanaman ternak, misalnya rumput gajah. Para petani diperbolehkan menanam tanaman tadi selama tanaman pokok belum tumbuh besar. Setelah tanaman pokok tumbuh besar, para petani akan meninggalkan lahan dan mencari lahan baru.

           Dalam penelitian ini, yang dimaksud program PHBM adalah program yang dibuat oleh Perum Perhutani untuk melakukan reboisasi terhadap hutan yang gundul dengan melibatkan masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaannya. Perhutani menerapkan Program PHBM, dikarenakan hutan memiliki fungsi ekonomi, ekologi dan sosial. Dalam fungsi sosial inilah masyarakat sekitar hutan harus diikutsertakan dalam pengelolaan hutan. Program PHBM mendapat dukungan masyarakat dikarenakan masyarakat sekitar hutan kekurangan lahan pertanian.

About donipengalaman9

ingin seperti matahari bagi insan-insan yang terlena dalam gelapnya kebodohan

One response »

  1. Ati mengatakan:

    terimakasih untuk infonya, sangat membantu.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s