3.  Masyarakat Desa Hutan

     Menurut Comte, masyarakat merupakan hubungan sistematis antara lembaga-lembaga, kesopanan sosial dengan cita-cita, yan semuanya merupakan kesatuan dari proses-proses fisik, moral dan intelektual  (Soerjono Soekanto, 1983: 3). Summer berpendapat masyarakat merupakan proses saling pengaruh mempengaruhi antara kebutuhan-kebutuhan pribadi dengan unsur-unsur kehidupan bersama. Masyarakat merupakan suatu realitas sosial. Menurut Summer masyarakat manusia terdiri dari in-group dan out-group atau we-group dan other-group (Adham Nasution, 1983 : 52).

       Pengertian desa di Indonesia sudah merupakan istilah nasional, yang baku digunakan dalam struktur pemerintahan. Meskipun sebelumnya, dan mungkin juga saat ini, masih banyak penduduk desa tertentu yang menggunakan istilah setempat dalam percakapan sehari-hari, misalnya saja, Kuria, Huta (Tapanuli), Kampung (Riau dan Sumatera Barat), Gampong atau Mukim (Aceh) dan sebagainya. Meskipun istilah-istilah ini berlainan, tetapi pada dasarnya ciri-cirinya adalah sama dengan apa yang disebut desa (Khairudin Hidayat, 1992 : 4).

      Kata desa seringkali memberi kesan yang kurang sedap, bahkan seringkali bernada sinis. Orang yang tertinggal perkembangan disebut ndesani, sedangkan orang yang bertingkahlaku kurang sopan, kurang baik disebut sebagai “kampungan”. Pendek kata, kata desa, kampung ataupun apa saja yang berhubungan dengan desa berarti kurang baik, kurang maju, terlambat dan kuno.

    Bintarto (1983 : 2) mengatakan “desa adalah suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya”. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik, dan kultural saling berinteraksi antar unsur-unsur tersebut dan juga dalam hubungan dengan daerah-daerah lain. Menurut Sutardjo Kartohadikusumo, desa adalah suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri (Khairudin Hidayat, 1992: 3).

      Masyarakat desa biasanya dianggap sebagai masyarakat yang masih tergolong kalangan bawah atau kelas bawah. Maka mereka belum dianggap sebagai masyarakat yang seperti sering dimaksud orang. Orang desa adalah mereka yang kolot, tertinggal, bodoh, dan memalukan (Suprihadi Sastrosupono & Soehartono Siswo Pangripto, 1984 : 6). Ferdinand Tonnies dalam Adham Nasution (1983 : 56-57) mengemukakan masyarakat lokal atau masyarakat pedesaan terdiri dari masyarakat yang homogeni dengan sistem nilai yang sama. Kehidupan senantiasa rukun, saling mengerti dan saling bantu membantu diantara anggota-anggotanya. Mempertahankan kelompok dan nilai-nilainya adalah lebih penting dari pada individu. Masyarakatlah yang utama sedang perseorangan harus tunduk kepadanya. Kepentingan pribadi harus dibawah kepentingan masyarakat.

        Dalam kehidupan masyarakat desa di Jawa, gotong-royong merupakan suatu sistem pengerahan tenaga tambahan dari luar kalangan keluarga, untuk mengisi kekurangan tenaga pada masa-masa sibuk dalam lingkaran aktifitas produksi bercocok tanam. Petani tuan-rumah hanya harus menyediakan makan siang tiap hari kepada teman-temannya yang sedang membantu itu, selama pekerjaannya berlangsung. Di desa, gotong-royong disebut juga sambatan. Istilah sambatan itu berasal dari kata sambat artinya meminta bantuan. Selain dalam sambatan produksi pertanian, aktivitas tolong menolong juga tampak dalam aktivitas kehidupan masyarakat yang lain. Koentjaraningrat (1983 : 59-60), memberikan contoh mengenai sambatan, yaitu:

  1. Aktivitas tolong-menolong antara tetangga yang tinggal berdekatan, untuk pekerjaan-pekerjaan kecil sekitar rumah dan pekarangan, misalnya : menggali sumur, membangun rumah, dan sebagainya.
  2. Aktivitas tolong-menolong antara kerabat untuk menyelenggarakan pesta sunat, perkawinan atau upacara-upacara adat.
  3. Aktivitas spontan tanpa permintaan dan tanpa pamrih untk membantu secara spontan pada waktu seorang penduduk desa mengalami kematian atau bencana.

       Masyarakat sekitar hutan adalah masyarakat yang tinggal di dalam atau sekitar kawasan hutan pada  umumnya sangat bergantung pada sumber daya hutan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan ekonomi dan budayanya. Baik yang memanfaatkan secara langsung ataupun tidak langsung  dari hasil hutan tersebut. Sebagian dari mereka melakukan kegiatan budidaya pertanian di dalam kawasan hutan. Lainnya hanya memetik hasil hutan non-kayu seperti rotan, getah, sarang burung dan tanaman obat-obatan. Sebagian lainnya adalah mencari kayu bakar, menyabit rumput, atau menggembalakan ternaknya di dalam kawasan hutan.

        Masyarakat sekitar dan di dalam hutan pada umumnya merupakan  masyarakat yang tertinggal, kondisi sosial ekonomi golongan masyarakat ini pada umumnya masih rendah. Hal ini disebabkan oleh adanya pengabaian kepentingan masyarakat setempat terhadap pelaksanaan pembangunan kehutanan. Selama ini upaya mensejahterakan masyarakat setempat belum berhasil dan belum secara cepat mengakomodasi kepentingan sosial, budaya dan ekonomi (Darusman dan Suhardjipto, 1998 : 34).

          Indikator sosial ekonomi masyarakat di sekitar hutan sangat berhubungan erat dengan aktifitas perambahan hutan yang terjadi. Kriteria faktor sosial ekonomi yang paling relevan penyebab perambahan hutan menurut Departemen Kehutanan adalah:

  1. Nilai ekonomi hutan dan hasil hutan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.
  2. Manfaat langsung dan tidak langsung dari masyarakat dan sekitar hutan.
  3. Pendapatan penduduk sekitar dan dalam hutan.
  4. Pengaruh sembako dalam masyarakat di sekitar hutan dan dalam hutan.

       Peningkatan jumlah penduduk mengakibatkan meningkat pula kebutuhan akan lahan untuk berbagai kepentingan. Kebutuhan yang meningkat tersebut mengancam keberadaan hutan.  Kebutuhan akan lahan yang semakin meningkat mengakibatkan pembukaan lahan hutan semakin meningkat. Kegiatan perambahan hutan sebagai usaha tani yang didasarkan pada sistem perladangan berpindah-pindah tidak terlepas dari kaidah-kaidah yang ada dan mengikuti pola kegiatan eksploitasi tertentu dalam jangka waktu tertentu dimana lahan yang ada akan diusahakan selama tanah tersebut masih subur. Petani-petani perambahan melakukan usaha tani tersebut secara turun temurun di dalam maupun di  luar kawasan hutan milik negara dengan menggunakan teknologi yang relatif modern dan membagun pemukiman yang menetap (Soestrisno, 1995 : 27).

         Kedekatan serta ketergantungan masyarakat yang hidup di sekitar kawasan hutan dengan hutan tersebut, menyebabkan adanya interaksi masyarakat dengan hutan di sekitarnya. Pada awalnya interaksi-interaksi tersebut terjadi dengan tetap memperhatikan aspek pelestarian alam, tetapi dengan semakin berkembangnya peradaban dan kebutuhan, maka interaksi yang terjadi antara masyarakat dengan hutan sudah mulai bergeser. Bahkan bukan hanya masyarakat yang dekat dengan hutan lagi yang melakukan interaksi dengan hutan. Pendapatan masyarakat merupakan salah satu indikator untuk menilai tingkat kesejahteraan. Rendahnya tingkat pendapatan di pedesaan tidak terlepas dari produktivitas yang rendah, kurangnya pengetahuan  dan keterampilan petani. Aspek desa ekonomi desa dan peluang kerja berkaitan erat dengan masalah kesejahteraan masyarakat. Ekonomi pedesaan ditentukan oleh pola berusaha dari masyarakatnya. Lapangan usaha pertanian, kehutanan, peternakan dan perikanan merupakan mata pencaharian pokok masyarakat pedesaan (Mubyarto, 1991 : 47).

         Dalam undang-undang Republik Indonesia No.41/ 1999 tentang kehutanan pasal 1 ayat 2, hutan didefinisikan sebagai  suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.  Ayat 3 juga disebutkan, kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Di sekitar hutan terdapat permbahan hutan yang dilakukan oleh masyarakat.

       Menurut Tanjung yang dikutip oleh Deni Susilawati (2008 : 20), terdapat beberapa faktor adanya perambahan hutan diantaranya :

1. Faktor ekonomi

Masyarakat desa pada umumnya hanya mengandalkan sumber mata pencahariaannya dari sektor pertanian. Keterbatasan lahan yang dimiliki oleh setiap keluarga serta peningkatan kebutuhan, menyebabkan sebagian masyarakat yang kurang mampu melakukan perambahan hutan untuk perluasan areal pertaniannya.

2. Faktor pendidikan dan pengetahuan

Para perambah hutan pada umumnya berpendidikan rendah, sehingga menyebabkan rendahnya penyerapan anggota masyarakat terhadap informasi yang didengar atau dilihatnya. Tingkat pendidikan yang rendah ini menyebabkan teknologi budidaya pertanian yang mereka lakukan masih klasik, diturunkan dari orang tua mereka.

3. Faktor kesuburan tanah

Tingkat kesuburan tanah yang cukup tinggi, dan juga karena keterbatasan lahan yang ada, menyebabkan masyarakat petani yang merasa kekurangan lahan tergiur untuk membuka atau merambah hutan, khususnya yang berdekatan dengan lahannnya.

4. Adanya sponsor perambah

Sudah menjadi rahasia umum, bahwa terjadinya perambahan hutan khususnya pencurian kayu tidak dilakukan sepihak oleh perambah, tetapi karena adanya pihak lain yang terkait dengan hal tersebut, khususnya kepentingan akan kayu. Dalam hal ini, kegiatan perambahan hutan lebih ditujukan pada penebangan liar dan pencurian kayu. Penebangan dan pencurian kayu dilakukan oleh masyarakat karena ada pihak-pihak yang menampungnya, bahkan menjadi sponsor karena tidak jarang masyarakat menerima uang muka terlebih dahulu sebelum melakukan pencurian kayu.

5. Keterbatasan petugas pengawas hutan

Maraknya pencurian kayu dan perambahan hutan yang terjadi juga disebabkan keterbatasan petugas pengawas hutan (polisi hutan) serta sarana dan prasarana yang dimiliki untuk tujuan pengawasan tersebut. Keterbatasan jumlah petugas pengawas hutan di daerah ini ternyata juga tidak didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, seperti sarana telekomunikasi dan transportasi.

6. Pelaksanaan sanksi hukum

Pelaksanaan sanksi hukum yang kurang tegas terhadap perambah hutan dan pencurian kayu, menyebabkan perambahan hutan dan pencurian kayu terus berlangsung Masyarakat mengetahui hal tersebut, sehingga mereka beranggapan bahwa tidak ada salahnya melakukan perambahan hutan atau pencurian kayu karena tidak ada hukuman yang dilakukan kepada mereka. Oleh karena itu, masyarakat yang melakukan perambahan hutan tidak merasa takut karena hingga saat ini tidak ada sanksi hukum bagi yang melakukan.

      Dalam penelitian ini yang dimaksudkan masyarakat desa hutan adalah kelompok orang yang bertempat tinggal di desa hutan dan melakukan kegiatan yang berinteraksi dengan sumberdaya hutan untuk mendukung kehidupannya. Desa hutan adalah wilayah desa yang secara geografis dan administratif berbatasan dengan kawasan hutan atau di sekitar kawasan hutan. Desa Mengger termasuk dalam kawasan desa hutan wilayah BKPH Payak.

Iklan

About donipengalaman9

ingin seperti matahari bagi insan-insan yang terlena dalam gelapnya kebodohan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s