Demokrasi

Pengertian tentang demokrasi dapat dilihat dari tinjauan bahasa (etimologis) dan istilah (terminologis). Secara etimologis demokrasi terdiri dari dua kata yang berasal dari Yunani yaitu “demos” yang berarti rakyat atau penduduk di suatu tempat dan “cratein” atau “cratos” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan.jadi secara bahasa demokrasi adalah keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat.

Demokrasi sering diartikan sebagai penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, pertisipasi alam pengambilan keputusan dan persamaan hak di depan hukum. Kemudian muncul idiom-idiom demokrasi seperti egalite (persamaan), equality (keadilan), liberty (kebebasan), human right (hak asasi manusia) (Nuraini Soyomukti, Muhammad Iqbal, 2011 : 77)

Menurut Nurcholis Madjid (2002 : 8) “demokrasi bukanlah kata benda, tetapi lebih merupakan kata kerja yang mengandung makna sebagai proses dinamis. Karena itu demokrasi harus diupayakan. Demokrasi berarti sebuah proses melaksanakan nilai-nilai keadaban (civility) dalam bernegara dan bermasyarakat. Demokrasi adalah proses menuju dan menjaga civil society yang menghormati dan berupaya merealisasikan nilai-nilai demokrasi”.

Howard Cincotta (1965 : 5) juga berpendapat mengenai demokrasi yang menyatakan bahwa :

“Semua demokrasi adalah sistem ketika warga negara bebas mengambil keputusan melalui kekuasaan mayoritas, tetapi kekuasaan oleh mayoritas tidak selalu demokratis: tak seorangpun, misalnya akan menyebut suatu sistem adalah adil atau jujur yang mengijinkan 51 persen penduduknya menindas sisanya yang 49 persen atas nama mayoritas  Pemerintah demokratis tidak mengawasi, mendikte atau menilai isi tulisan atau ucapan orang. Demokrasi bergantung pada orang-orang yang berpendidikan dan berpengetahuan. Akses warga negara pada informasi seluas-luasnya memungkinkan untuk berperan penuh pada kehidupan umum masyarakat. Kebodohan menimbulkan rasa apatis. Demokrasi tumbuh subur pada tenaga warga negara yang ditunjang oleh arus gagasan, data, pendapat dan spekulasi yang tidak dihalangi. Negara demokratis tidak dapat menjamin bahwa kehidupan akan memperlakukan setiap orang dengan sama, dan demokrasi tidak mempunyai tanggung jawab untuk melakukan hal itu”.

Demokrasi sesungguhnya adalah seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan, tapi juga mencakup seperangkat praktek dan prosedur yang terbentuk melalui sejarah panjang dan sering berliku-liku.  Artinya, demokrasi adalah pelembagaan dan kebebasan. Semua demokrasi adalah sistem di mana warganaya bebas mengambil keputusan melalui kekuasaan mayoritas. Tetapi kekuasaan oleh mayoritas tidak selalu demokratis: tak seorangpun, misalnya akan menyebut suatu sistem adalah adil atau jujur yang mengijinkan 51 persen penduduknya menindas sisanya yang 49 persen atas nama mayoritas  Pemerintah demokratis tidak mengawasi, mendikte atau menilai isi tulisan atau ucapan orang.

Pada abad XIX pengertian demokrasi mengalami perluasan lagi mengikuti tradisi pemikiran Schumpeterian, dimana demokrasi dimaknai sebagai proses pengambilan keputusan kolektif yang penuh melalui pemilu yang bebas, jujur dan adil guna memilih kandidat-kandidat yang berhak untuk memangku jabatan politik.

Demokrasi berdasarkan definisi ini meliputi dua dimensi, yaitu ;

  1. Menyangkut kontestan. Semua kontestan yang terlibat di dalam proses demokrasi (Pemilu) meiliki kesempatan untuk menarik dukungan dari orang lain dan menaati aturan bersama “rule of the game” yang telah disepakati.
  2. Sebagai pertisipasi untuk mengukur sejauh mana keterlibatan warga Negara dalam suatu proses politik. Untuk mengukur tingkat partisipasi warga Negara dalam proses politik, instrument yang digunakan adalah Pemilu.

Seorang anggota senior untuk Proses Pemilihan, Lembaga Demokratik Nasional untuk urusan Internasional (NDI) Patrick Merloe (2004 : 25), dalam salah satu pamphlet yang ditulisnya untuk konferensi tentang Pemilu di Zimbabwe menilai Pemilu sebagai tonggak yang sangat penting dalam peralihan kekuasaan dari non demokratik ke demokrasi. Merloe mengatakan bahwa :

“Pemilu merupakan suatu kesempatan untuk menguji bagaimana seperangkat berfungsi di masa transisi, dan apakah hak asasi manusia yang fundamental dilindungi dan dipupuk. Ukurannya dalah warga Negara bebas untuk menyatakan pendapat politik, berserikat, berkumpul, dan bergerak sebagai bagian dari suatu proses pemilihan”.

Dari definisi Patrick Merloe di atas, setidaknya ada sepuluh elemen yang menjadi penopang dan instrument utama dari Pemilu ;

  1. Pengfungsian lembaga Pemilu
  2. Perlindungan dan penghargaan terhadap hak-hak asasi pemilih
  3. Partisipasi warga Negara dalam pemilihan
  4. Adanya lembaga-lembaga independen yang memantau jalannya Pemilu, seperti Perss, lembaga Independen Pemantau Pemilu (LIPP)
  5. Para calon legislator memiliki kesempatan untuk berkampanye tanpa merasa takut
  6. Militer bertindak netral dan professional
  7. Polisi bertindak jujur dan bertindak adil terhadap semua kontestan Pemilu
  8. Lembaga kehakiman yang mampu menegakkan hukum
  9. Kontrol media massa
  10. Akses informasi peserta Pemilu

Suatu pemerintahan dikatakan demokratis bila dalam mekanisme pemerintahan mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi. Menurut Masykuri Abdullah (1999 : 14) “prinsip-prinsip demokrasi terdiri atas prinsip persamaan, kebebasan, dan pluralism”. Menurut Robert A. Dahl dalam Masykuri Abdullah (1999 : 15) terdapat beberapa prinsip yang harus ada dalam sistem demokrasi yaitu : (1) kontrol atas keputusan pemerintah, (2) pemilihan yang teliti dan jujur, (3) hak memilih dan dipilih, (4) kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman, (5) kebebasan mengakses informasi, (6) kebebasan berserikat.

Inu Kencana (1997 : 23) lebih memerinci tentang prinsip-prinsip demokrasi yaitu : (1) adanya pembagian kekuasaan, (2) adanya pemilihan umum yang bebas, (3) adanya manajemen yang terbuka, (4) adanya kebebasan individu, (5) adanya peradilan yang bebas, (6) adanya pengakuan hak minoritas, (7) adanya pemerintahan yang berdasarkan hukum, (8) adanya pers yang bebas, (9) adanya beberapa partai politik, (10) adanya musyawarah, (11) adanya persetujuan parlemen, (12) adanya pemerintahan yang konstitusional, (13) adanya ketentuan tentang pendemokrasian, (14) adanya pengawasan terhadap administrasi publik, (15) adanya perlindungan hak asasi, (16) adanya pemerintahan yang bersih, (17) adanya persaingan keahlian, (18) adanya mekanisme politik, (19) adanya kebijaksanaan negara, dan (20) adanya pemerintahan yang mengutamakan tanggung jawab.

Amien Rais dalam Achmad Ubaidillah (2005 124) menambahkan kriteria lain sebagai parameter demokrasi yaitu : (1) adanya partisipasi dalam pembuatan keputusan, (2) distribusi pendapatan secara adil, (3) kesempatan memperoleh pendidikan, (4) ketersediaan dan keterbukaan informasi, (5) mengindahkan politik, (6) kebebasan individu, (7) semangat kerjasama, (8) hak untuk protes.

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hakikat demokrasi sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat baik dalam penyelenggaraan negara maupun pemerintahan. Kekuasaan pemerintahan berada di tangan rakyat mengandung pengertian tiga hal :

  • Pemerintahan dari rakyat (govenrment of the people)

Mengandung pengertian yang berhubungan dengan pemerintahan yang sah dan diakui (legitimate government) dan pemerintahan yang tidak sah dan tidak diakui (unlegitimate government) di mata rakyat. Pemerintahan yang sah dan diakui berarti suatu pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan yang diberikan oleh rakyat. Sebaliknya pemerintahan yang tidak sah dan tidak diakui berarti suatu pemerintahan yang sedang memegang kendali kekuasaan tidak mendapat pengakuan dan dukungan dari rakyat. Legitimasi bagi suatu pemerintahan sangat penting karena dengan legitimasi tersebut, pemerintahan dapat menjalankan birokrasi dan program-programnya sebagai wujud dari amanat yang diberikan rakyat. Pemerintahan dari rakyat memberikan gambaran bahwa pemerintah yang sedang memegang kekuasaan dituntut kesadarannya bahwa pemerintahan tersebut diperoleh melalui pemilihan dari rakyat bukan dari pemberian wangsit atau kekuasaan supranatural.

  • Pemerintahan oleh rakyat (government by the people)

Pemerintahan oleh rakyat berarti bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaan atas nama rakyat bukan atas dorongan diri dan keinginannya sendiri. Selain itu juga mengandung pengertian bahwa dalam menjalankan kekuasaannya, pe,erintah berada dalam pengawasan rakyatnya. Karena itu pemerintah harus tunduk kepada pengawasan rakyat (social control). Pengawasan rakyat dapat dilakukan secara langsung oleh rakyat maupun tidak secara langsung yaitu melalui perwakilannya di parlemen. Dengan adanya pengawasan oleh rakyat akan menghilangkan ambisi otoriterianisme para penyelenggara Negara.

  • Pemerintahan untuk rakyat (government for the people)

Mengandung pengertian bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah itu dijalankan untuk kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat harus didahulukan dan diutamakan di atas segalanya, untuk itu pemerintah harus mendengarkan dan mengakomodasi aspirasi rakyat dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan dan program-programnya. Oleh karena itu pemerintah harus membuka saluran dan ruang kebebasan seluas-luasnya kepada rakyat dalam menyampaikan aspirasinya baik melalui media pers maupun secara langsung.

(DP9 & TS)

About donipengalaman9

ingin seperti matahari bagi insan-insan yang terlena dalam gelapnya kebodohan

One response »

  1. […] rakyat, oleh dan untuk rakyat. Hahaha iya-iya Yanindra, itu bukan pengertian demontrasi melainkan demokrasi, beda-beda sedikitkan nggak apa-apa. Lha wong para pendemo itu mengatakan bahwa yang mereka lakukan […]

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s