Teori Diktatorisme

Diktator berasal dari bahasa latin Dictare, yang menyatakan sebagai perintah, seorang pemegang kekuasaan mutlak dalam menjalankan pemerintahan Negara (Ensiklopedia Indonesia, 1989 : 822). Menurut Franz L. Neuman dalam Jurnal Ilmu Politik (1993 : 39) diktator adalah “pemerintahan oleh seseorang atau kelompok orang yang menyombongkan diri dan memonopoli kekuasaan dalam negara dan melaksanakan kekuasaan tersebut tanpa dibatasi”. Pengertian diktator juga dikemukakan oleh Jules Archer (1985 : 19), diktator adalah seorang penguasa yang mencari dan mendapatkan kekuasaan mutlak tanpa memperhatikan keinginan-keinginan nyata dari rakyatnya. Pengertian dari diktator itu sendiri ada dua macam, yaitu : 1) Dikatator proletar, di mana antara masyarakat kapitalis dan masyarakat komunis terdapat suatu masa peralihan dalam suatu transformasi secara revolusioner dan masyarakat kapitalis menjadi masyarakat komunis, 2) Diktator militer, yaitu seorang atau segolongan perwira yang menentang tanpa memberi pertanggungjawaban kepada rakyat, sehingga caranya naik ke pemerintahan dengan mengadakan kudeta (Miriam Budiardjo, 1989 : 98).

Jules Archer (1985 : 21) mengatakan bahwa sistem kediktatoran dibedakan menjadi 2 tipe yaitu, “tipe diktator militer, yaitu mendapatkan kekuasaanya melalaui kekuatan militer, dan tipe diktator politik, yaitu mendapatkan kekuasaannya melalui pemilihan umum”. Ciri-ciri negara Diktator menurut Carl J. Frederick dan Z. Bigriewle Brezinksky dalam Jurnal Ilmu Politik (1993 : 40), adalah sebagai berikut : 1) Suatu ideologi yang menyeluruh yang terdiri dari ajaran-ajaran (doktrin) badan resmi yang meliputi seluruh aspek vital dan pada kehidupan manusia dalam masyarakat yang harus dilakukan dan ditaati oleh setiap anggota masyarakat. Ideologi ini ditujukan untuk membentuk manusia baru paripurna yang berlainan dengan manusia yang sekarang ada dalam masyarakat, 2) Satu partai massa yang dipimpin oleh seorang manusia diktator dengan anggota terdiri dari prosentase yang relatif kecil dari jumlah penduduknya, yang terdiri dari laki-laki dan wanita di mana mengabdikan dirinya secara menyeluruh terhadap ideologi dan bersedia melakukan setiap cara agar supaya diterima oleh umum atau partai tersebut diorganisir lebih tinggi atau sepenuhnya beserta birokrasi pemerintah, 3) Suatu sistem teror baik psikis maupun phisik yang dilaksanakan melalui partai dan pengawasan polisi khusus yang ditujukan terhadap musuh-musuh rezim yang demonstratif dan juga terhadap golongan penduduk yang tidak menyetujuinya.Teror itu baik yang dilakukan oleh polisi rahasia maupun oleh partai yang ditujukan untuk menindas masyarakat secara sitematis dengan menggunakan ilmu modern.

Abu Daud Busroh (1987 : 67) menyebutkan ciri-ciri negara diktator adalah sebagai berikut : 1) adanya peradilan khusus untuk mengadili orang yang melawan rezim yang berkausa, 2) tidak ada kebebasan berserikat dan berkumpul, 3) tidak ada Pemilihan umum. “Dalam sistem kediktatoran kegiatan warga negara adalah terikat oleh penguasa atas negara, sehingga kebebasan yang melekat pada dirinya adalah memuji sang penguasa” (Soehino, 1980 : 35). Sebagaimana diungkapkan adalah suatu pemerintahan di mana dalam menjalankan kekuasaanya akan selalu berpedoman pada prinsip-prinsip kediktatoran. Gregorius Sahdan (2004 : 16) menyatakan bahwa karakteristik dari sistem diktator adalah: Tidak ada pertanggungjawaban kekusaan dan rakyat tidak memiliki wewenang untuk membatasi kekuasaan penguasa. Dalam pemerintahan diktator, kedaulatan merupakan milik penguasa dan digunakan untuk kepentingan kekuasaan penguasa. Dukungan publik diperoleh melalui propaganda dan sistem pendidikan terkontrol secara absolut. Hanya ada satu partai dan memiliki ciri khusus antara lain : a) Mengesampingkan oposisi, b) memerintah dengan kejam, c) memasukkan pembangkang ke dalam penjara dan kamp konsentrasi, d) membentuk polisi rahasia, e) melakukan indoktrinasi atas masyarakat, f) mengawasi masyarakat secara ketat.

Diktatorsime merupakan suatu bentuk pemerintahan yang dikepalai oleh seorang atau sekelompok kecil orang yang mempunyai kekuasaan mutlak (absolute) dan bahkan tidak dibatasi sedikitpun oleh konstitusi. Beberapa alasan mengenai munculnya pemerintahan diktator antara lain : a. Sejumlah penguasa percaya dan yakin bahwa diktator merupakan satu-satunya cara untuk mempertahankan atau memperkokoh kekuasaan demi terpeliharanya stabilitas nasional. b. Pemerintahan diktator diciptakan untuk menggantikan pemerintahan yang dinilai tidak mampu menyelamatkan Negara dari keadaan darurat ataupun dari ancaman keamanan. c. Kediktatoran muncul dari tokoh ambisius yang merasa mampu membangun kejayaan dan kebesaran bangsa dan negara. Kekuasaan ini biasanya didapat melalui ssuatu perebutan kekuasaan (kudeta) pada saat Negara dalam keadaan genting. d. Pemerintahan diktator juga dapat lahir untuk menutupi ketidakmampuan pemerintah mengelola negara mengatasi korupsi, gejolak social, kesulitan keuangan, atau karena memudarnya kepercayaan rakyat terhadap keabsahan kewenangan dan lembaga tradisional. e. Beberapa pemerintahan diktator menyatakan diri atas kehendak mulia. f. Pemerintahan diktator sering juga muncul sebagai kesimpangsiuran keadaan negara, dari kekacauan yang disebabkan oleh perang atau krisis militer yang tidak dapat diatasi oleh kekuatan militer yang ada, atau dari kemenangan, dalam suatu peperangan. g. Kediktatoran juga dapat dirancang untuk mengawali usaha perubahan dan modernisasi besar-besaran. h. Pemerintahan diktator dapat juga diciptakan untuk menghadapi kelompok pembaharu, kaum revolusioner atau kelompok pembangkang. (Ensiklopedia, 2004 : 353).

Dalam Encyclophedia of Social Sciences (1968 : 161) kediktatoran mengacu pada dominasi negara yang terbatas oleh individu, kelompok, atau kelompok kecil. Contoh diktatorial ditemukan di semua zaman dan semua peradaban. “Diktatur” menandakan tidak hanya prinsip yang mengatur sistem politik tetapi juga ideologi yang mendasari cara hidup dan ekspresi normatif perilaku politik. Beberapa ekspresi telah digunakan untuk mengkarakterisasi fenomena historis diktatorial: tirani, despotisme, otokrasi, Caesarisme, Fiihrerstaat, otoritarianisme dan totalitarianism. Terlepas dari kediktatoran konstitusional menetapkan untuk menangani keadaan darurat pemerintah, semua bentuk kediktatoran dari berbagi segi berikut: a. Eksklusivitas dan kesewenang-wenangan dalam menjalankan kekuasaan. Kediktatoran dicirikan oleh tidak adanya pembagian kekuasaan, penindasan bersaing, kelompok-kelompok politik dan sosial yang sah dan lembaga, konsentrasi kekuasaan politik di tangan seorang diktator atau seorang group otokratis yang mengatur para pemimpin (elit), dan pemanfaatan suatu alat otokratis dibimbing dan manipulasi penguasa untuk mengembangkan monopoli kekuasaan. b. Penghapusan atau melonggarkan obligasi yuridis kekuasaan politik. Negara konstitusional dihilangkan, atau revolusioner baru atau kontra hukum dibuat, hanya sebagai instrumen kekuasaan. Terkait dengan segi ini adalah kesulitan atau ketidakmungkinan untuk mengatur suksesi diktator secara sah. c. Penghapusan atau pembatasan substansial kebebasan sipil. Alih-alih kerjasama sukarela sosial dan politik kelompok-kelompok otonom dan asosiasi dalam pendirian persemakmuran, penekanan ditempatkan pada kewajiban warga untuk melakukan kerja wajib atau jasa kolektif. d. Bentuk, terutama agresif impulsif pengambilan keputusan. Domestik dan asing untuk kebijakan diikuti oleh diktator dan atau elit politik terkemuka biasanya dibuat secara impulsif dan terinspirasi oleh aktivisme politik yang dinamis, sering didasarkan pada sebuah Messianism ideologis dan bertujuan untuk merubah atau mendisiplinkan masyarakat. e. Pekerjaan metode politis yang lalim dan kontrol sosial. Metode tersebut berkisar dari intimidasi untuk propaganda, dari pengenaan kewajiban ketaatan kepada metode teror.

Nicolo Machiavelli dalam Ensiclopedia of Social Sciences (1968 : 161) adalah yang pertama kali membedakan antara kediktatoran sebagai lembaga konstitusional republik dan sebagai bentuk pemerintahan despotik, yang direkomendasikan untuk diperbaiki penguasa sebagai sarana untuk memulihkan politik. Monarki absolut umumnya tidak dianggap sebagai diktator, karena pelaksanaan kekuasaan mengenakan legitimasi tradisional. Namun setiap kali berdaulat mutlak sebenarnya aturan politik, melanggar standar adat otoritas monarki, pemerintahannya harus disebut dictator.

(DP9 & TS)

About donipengalaman9

ingin seperti matahari bagi insan-insan yang terlena dalam gelapnya kebodohan

4 responses »

  1. saut mengatakan:

    bang boleh minta tanggapan tentang diktator ? buat bahan skripsi saya

  2. saut mengatakan:

    bang boleh minta alamat email buat tanya jawab seputar diktator dan judul buku apa saja yang digunakan sebagai reference dalam penulisan tentang diktator? terima kasih

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s