pemakzulan_presiden_di_indones.tifBuku yang berjudul “Pemakzulan Presiden di Indonesia” merupakan desertasi dari Hamdan Zoelva guna menamatkan S3 Doktor Ilmu Hukum Tata Negara, Universitas Padjajaran Bandung. Buku in terdiri dari 9 bab mengulas mengenai pemakzulan yang pernah terjadi di Indonesia dikaji dari segi hukum dan politik. Saat ini Hamdan Zoelva menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi menggantikan Akil Mochtar yang terjerat kasus korupsi. Sebelum menjadi ketua Mahkamah Konstitusi, Hamdan Zoelva aktif sebagai dosen diberbagai universitas. Dia juga pernah aktif dalam Partai Bulan Bintang yang diketuai oleh Yusril Iza Mahendra.

donipengalaman Hamdan ZoelvaBuku ini ditulis oleh Hamdan Zoelva terkait adanya niat pemakzulan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akibat diduga terlibat dalam kasus Bank Century. Di dalam sejarah Republik ini sudah terjadi beberapa pemakzulan terhadap presiden. Namun kondisinya sudah berbeda, sekarang ini system presidensil di Indonesia lebih kuat dari pada masa orde lama dan awal reformasi. Presiden di Indonesia yang mengalami proses pemakzulan terdapat dua presiden yaitu Presiden Soekarno dan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Presiden Soekarno diberhentikan oleh Majelis Permusyawaratan rakyat Sementara (MPRS) tahun 1967 setelah terbit Memorandum Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) yang menuduh Presiden Soekarno terlibat dalam Gerakan 30 September 1965. Sedangkan Presiden Abdurahman Wahid diberhentikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) karena adanya Memorandum Dewan Perwakilan Rakyat yang menuduh Presiden Abdurahman Wahid terlibat dalam penyalahgunaan uang milik Yayasan Dana Kesejahteraan Bulog yang merupakan tindak pidana korupsi.

Buku ini sangat menarik untuk dipelajari dengan berbagai seluk beluk politik dan hokum yang mewarna pemerintahan di Indonesia. Seperti yang diungkapkan oleh Bagir Manan, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjajaran Bandung, memberikan penghargaan yang tinggi terhadap buku ini. Alasannya antara lain pokok bahasan yang ditulis mengenai suatu hal yang sangat menarik, “seksi”, dan politis, yakni pemakzulan. Kemudian substansi dan tinjauan pemakzulan yang dibahas merupakan hal baru yang masih actual dan kontemporer, karena Hamdan zoelva membahas seluk-beluk pemakzulan berdasarkan ketentuan konstitusi terbaru hasil perubahan UUD 1945. Dan masih terdapat beberapa hal lain yang membuat buku ini menarik.

Buku ini memperkenalkan istilah baru dalam khazanah keilmuwan tata Negara, yaitu pemakzulan. Sebelumnya, dalam kajian akademis dikenal istilah pemberhentian dan impeachment presiden. Dari istilah pemakzulan berasal dari kat makzul, yaitu berhenti memagang jabatan, turun tahta, memakzulkan berarti menurunkan dari tahta, memberhentikan dari jabatan. Kata pemakzulan masih sangat asing ditelinga oleh orang Indonesia sehingga kata tersebut belum dimasukan kedalam UUD 1945 yang sudah diamandemen. Setelah diamandemen aturan mengenai pemakzulan presiden telah memiliki aturan yang jauh lebih lengkap.

Buku ini terdiri dari 9 bab yang membahasa mengenai berbagai permasalahan mengenai pemakzulan presiden di Indonesia dan di Negara lain sebagai pembanding. Secara singkat, bab tersebut berisi mengenai:

Bab I merupakan pendahuluan. Tulisan dari Hamdan Zoelva ini menguraikan mengenai apa sebenarnya pemakzulan tersebut dan sejarah pemakzulan di berbagai Negara di dunia. Hamdan zoelva tidak menggunakan istilah pemberhentian presiden atau impeachment dalam buku ini. Hal ini dikarenakan beberapa alasan antara lain penggunaan bahasa tersebut bermakna luas (pemberhentian) dan bermakna terlalu sempit (impeachment). Dalam sejarah Indonesia terdapat dua presiden yang pernah dimakzulkan yaitu presiden Soekarno (1967) dan Gus Dur (2001).

Bab II bersubjudul Negara hukum, demokrasi dan konstitusionalisme. Bab ini membahas mengenai apa sebenanrya negera hukum, demokrasi dan konstitusionalisme. Hamdan Zoelva menjelaskan konsep Negara hukum, demokrasi dan konsep konstitusionalisme dengan menggunakan berbagai rujukan. Negara Indonesia adalah Negara hukum yang menjalankan demokrasi dalam pemerintahan dan memiliki dasar Negara.

Bab III berjudul pemakzulan presiden dan system pemerintahan. Bab ini membahas mengenai asal-usul pemakzulan. Mekanisme pemakzulan pertama kali diperkenalkan dalam konstitusi Amerika Serikat tahun 1787. Pemakzulan dengan system impeachment mengadopsi praktik yang ada di Inggris pada abad ke-14. Pemakzulan presiden merupakan proses hukum dan politik. Selanjutnya Hamdan Zoelva juga menjelaskan berbagai factor yang menjadi penyebab terjadinya pemakzulan yang meliputi 1) keseimbangan kekuasaan antara berbagai cabanga kekuasaan 2) ketentuan konstitusi dan perundang-undangan, 3) struktur partai politik, 4) popularitas presiden, dan 5) factor lain termasuk media massa, kondisi ekonomi, dan tekanan intenasional. Zoelva juga menjelaskan tahap-tahap pemakzulan yang berpangkal pada adanya sangkaan terhadap kesalahan presiden.

Pada bab III juga dijelaskan berbagai contoh mengenai pemakzulan diberbagai Negara natara lain Amerika Serikat, Filipina, Korea Selatan, Republik Lithuania, dan Jerman. Peraturan pemakzulan perlu dibuat dikarenakan adanya kekhawatiran kekuasaan presiden membesar sehigga terjadi penyalahgunaan kekuasaan presiden. Lithuania adalah salah satunya Negara di Eropa yang melakukan pemakzulan presiden. Bab IV mengenai system pemerintahan Indonesia. Pada awal berdirinya Negara Indonesia terdapat banyak perbedaan mengenai dasar Negara. Pada akhirnya disepakati bahwa Negara Indonesia berbentuk republic dengan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Negara Indonesia adalah Negara hukuum. Akan tetapi pada masa demokrasi Terpimpin tidak ada system check and balance dikarenakan kekuasaan presiden Soekarno yang sangat besar. Setalah berakhinrya Demokrasi Terpimpin, bangsa Indonesia memasuki masa Demokrasi Pancasila yang bertujuan melaksanakan Pancasila dan UUD 195 secara murni dan konsekuen. Hal ini dikarenakan pada masa Demokrasi Terpimpin banyak terjadi penyelewengan dalam bidang pemerintahan.

Bab V mengenai menata alasan dan prosedur pemakzulan presiden Indonesia. Mekanisme pemakzulan berdasarkan ketetapan MPR yaitu adanya pengawasan terhadap tindakan presiden dalam melaksanakan garis besar haluan Negara. Apabila DPR menganggap presiden melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan haluan Negara, tiga bulan kemudian DPR dapat menyampaikan memorandum pertama. Apabila tidak mendapatkan tanggapan dari presiden, DPR kemudian mengeluarkan memorandum kedua. Kemudian DPR dapat meminta MPR untuk mengadakan sidang istimewa untuk meminta pertanggungjawaban presiden. Ada beberapa alasan mengenai pemakzulan yaitu menghianati Negara, melakukan tindakan korupsi, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden.

soekarnoBab VI mengenai pemakzulan presiden Indonesia. Pada bab ini dijelaskan terdapat dua presiden di Indonesia yang pernah mengalami pemakzulan yaitu Soekarno dan Gus Dur. Pemakzulan Soekarno dikarenakan beberapa alasan antara lain pertanggungjawaban presiden kurang memuaskan dengan adanya dugaan terlibat dalam peristiwa G 30 S/PKI. Sedangkan pemakzulan terhadap presiden Gus Dur dikarenakan adanya dugaan Gus Dur telibat dalam kasus Buloggate dan Bruneigate.

Bab VII membahas pemakzulan presiden antara hukum dan politik. Bab VII menjelaskan mengenai perbedaan antara pemakzulan terhadap presiden Soekarno dengan presiden Gus Dur. pemakzulan merupakan peristiwa hukum dan politik. Untuk pemakzulan Soekarno lebih cenderung ke pemakzulan sebagai peristiwa politik sedangkan pemakzulan Gus Dur lebih menekankan pada pemakzulan sebagai peristiwa hukum, meskipun kasus tersebut tidak mendapatkan jawaban. Bab VIII mengenai proses pemakzulan presiden sebagai peradilan tata Negara. Pemakzulan terhadap presiden di Indonesia diakibatkan karena presiden melanggar konstitusi. Mengenai pemakzulan diatur dengan jelas pada UUD 1945 yang sudah diamandemen. pada bab ini diperlihatkan perbedaan antara pemakzulan sebagai proses politik dan pemakzulan sebagai peradilan tata Negara.

gus dur donipengalaman9Bab IX merupakan penutup. Pemakzulan presiden di Indonesia merupakan peristiwa hukum yang secara konseptual dapat disimpulkan sebagai peristiwa hukum Negara. Pemakzulan merupakan peradilan yang bernuansa politik. Memahami pemakzulan presiden di Indonesia dari sisi hukum harus memahami prinsip hukum pidana dan prinsip pengadilan. Pada pemakzulan Soekarno aspek politis lebih besar daripada proses hukum.

Buku ini sangat bagus untuk mengetahu proses pemakzulan. Buku ini termasuk buku pertama yang menguraikan secara ilmiah mengenai pemakzulan presiden di Indonesia dengan bersandar pada hasil perubahan UUD 1945 sehingga tergolong mutakhir dan terkini. Hamdan Zoelva secara cermat menguraikan segala hal tentang pemakzulan ditinjau dari hukum dan politik yang memang saling berkaitan dalam proses pemakzulan. Buku ini menguraikan pengaturan pemakzulan dalam UUD 1945 hasil amandemen, mekanisme pemakzulan, alasan pemakzulan, proses dan forum pemakzulan presiden.

Buku ini dilengkapi dengan kajian kritis pemakzulan terhadap Soekarno dan Gus Dur yang berdasakan UUD 1945 yang sudah diamandemen serta uraian perbandingan konstitusi mengenai pemakzulan antara konstitusi Indonesia dengan konstitusi Amerika Serikat, Jerman, Filipina, Korea Selatan dan Lithuania. Buku ini penting dibaca dan dikaji oleh pimpinan lembaga Negara, pimpinan partai politik, politikus, pengamat dan akademisi, advokat dan aktivis LSM, serta khususnya mahasiswa yang mengkaji masalah ilmu hukum dan ilmu politik.

About donipengalaman9

ingin seperti matahari bagi insan-insan yang terlena dalam gelapnya kebodohan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s