Latar belakang

peta10Irian Barat atau yang terkenal dengan nama papua terletak di Indonesia bagian timur. Di sabang sampai Merauke itulah wilayah Indonesia, nah Merauke letaknya di propinsi Papua. Pada dewasa ini Papua terbagi menjadi dua propinsi yaitu Papua Barat dan Papua. Luas wilayah Papua Barat adalah 114,566 km2 dan Papua dengan luas wilayah 309.934 km2. Penduduk asli dari orang-orang Papua adalah Papua Melanesoid yang mirip dengan penduduk Australia.

Irian Barat, semasa Gus Dur, kembali menggunakan nama Papua merupakan wilayah Indonesia paling timur. Pada saat ini di daerah yang dulu merupakan rebutan antara Indonesia dengan Belanda tersebut terdiri dari dua propinsi yaitu Propinsi Papua, dan Papua Barat. Belanda mempertahankan status kekuasaannya di Irian Barat dikarenakan daerah tersebut kaya akan sumber daya alam. Bumi Cendrawasih adalah wilayah dengan kekayaan sumber daya alam yang sangat luar biasa. Di sana terdapat gunung emas.

Masalah Irian Barat pertama kali dibahas pada saat Konferensi Meja Bundar di Den Haag Belanda. Berdasarkan keputusan tersebut, diambil jalan keluar bahwa masalah Irian Barat akan dibahas satu tahun setelah pengakuan kedaulatan. Belanda tetap pada pendiriannya yang menyatakan bahwa Irian Barat bukan merupakan wilayah Indonesia didasarkan pada suku bangsa dan kebudayaan. Sedangkan pemerintah Indonesia menyatakan bahwa Irian Barat merupakan wilayah Indonesia. Hal ini sesuai dengan konstitusi yang dibuat oleh BPUPKI yang menyatakan bahwa wilayah negara Indonesia merdeka meliputi seluruh bekas wilayah Hindia-Belanda.

Sejarah papua bagi Indonesia sudah sejak lama, pada sidang PPKI ke II tanggal 19 Agustus 1945, daerah Papua termasuk ke dalam wilayah propinsi Maluku yang mana Latuharhary. Setelah Indonesia merdeka, rakyat papua juga melakukan upaya untuk mengusir penjajah dari bumi cendrawasih. Salah satu peristiwa heroic yang dilakukan oleh orang papua adalah pemberontakan rakyat Biak dengan tujuan sasaran kamp pertahanan NICA. Pemberontakan tersebut gagal namun menandakan bahwa rakyat papua anti penjajahan.

Upaya Pemerintah Indonesia

Perjuangan merebut Irian Barat dimulai pada masa demokrasi liberal (1950-1959). Setiap Kabinet pada masa Demokrasi Liberal pasti memiliki program yang berhubungan dengan mengembalikan Irian Barat ke dalam pangkuan ibu pertiwi, dari kabinet Moh Natsir hingga Djuanda selalu menerapkan program khusus yang berhubungan dengan Irian. Berbagai cara ditempuh oleh RI untuk mendapatkan Irian, cara yang ditempuh antara lain cara diplomasi, konfrontasi eknomi hingga konfrontasi militer. Pada awalnya bangsa Indonesia menempuh jalur perundingan. Sebagai negara cinta damai, Indonesia ingin menyelesaikan masalah Irian dengan jalan baik-baik.

Upaya perundingan dilakukan baik itu bilateral, multilateral maupun internasional. Perjuangan bilateral gagal akibat Belanda tidak mau membahas masalah Irian, kemudian Indonesia pada masa kabinet Ali Sastroamijoyo membawa masalah Irian di forum PBB. Selain itu masalah Irian juga dibahas dalam Konferensi Bogor dan Konferensi Asia-Afrika, hasilnya adalah tetap gagal. Bahkan pada tahun 1952, Belanda secara sepihak memasukan wilayah Irian ke dalam wilayah Kerajaan Belanda.

Sejak tahun 1953 usaha melalui forum PBB dilakukan oleh Indonesia. Masalah Irian barat setiap tahun selalu diusulkan untuk dibahas dalam Sidang Umum PBB. Sampai dengan Desember 1957, usaha malalui forum PBB itu juga tidak berhasil. Sebabnya dalam pemungutan suara, pendukung Indonesia tidak mancapai 2/3 jumlah suara di Sidang Umum PBB.

Konfrontasi politik

zainal abidinPemerintah RI melakukan konfrontasi politik. Pada tahun 1956 secara sepihak Indonesia membatalkan hasil KMB yang dikukuhkan dalam UU No 13 tahun 1956. Kemudian untuk mengesahkan kekuasaannya atas Irian Barat, maka pada tanggal (Maluku) 17 Agustus 1956 pemerintah Indonesia membentuk Provinsi Irian Barat dengan ibukotanya Soa Siu, Tidore. Wilayahnya meliputi wilayah yang diduduki Belanda serta daerah Tidore, Oba, Weda, Patani, dan Wasile. Gubernurnya yang pertama adalah Zainal Abidin Syah.

Selanjutnya dibentuk Partai Persatuan Cenderawasih dengan tujuan untuk dapat segera menggabungkan wilayah Irian Barat ke dalam RI. Pada tanggal 4 Januari 1958 pemerintah membentuk Front Nasional Pembebasan Irian Barat (FNPIB). Tujuannya untuk mengerahkan massa dalam upaya pembebasan Irian Barat. Ketegangan Indonesia-Belanda makin memuncak ketika Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda pada tanggal 17 Agustus 1960.

Konfrontasi ekonomi

Sejak tahun 1957 Indonesia melancarkan aksi konfrontasi dalam upaya pembebasan Irian Barat. Jalan konfrontasi yang pertama ditempuh adalah konfrontasi bidang ekonomi. Bentuk konfrontasi ekonomi dilakukan dengan tindakan-tindakan berikut: Nasionalisasi de javasche Bank menjadi Bank Indonesia tahun 1951 pada masa kabinet Sukiman. Pemerintah Indonesia melarang maskapai penerbangan Belanda (KLM) melakukan penerbangan dan pendaratan di wilayah Indonesia. Pemerintah Indonesia melarang beredarnya terbitan berbahasa Belanda. Pemogokan buruh secara total pada perusahanperusahaan Belanda di Indonesia yang memuncak pada tanggal 2 Desember 1957.

Pada tanggal 27 Desember 1958, presiden Soekarno mengeluarkan UU nomor 86 tahun 1958 tentang nasionalisasi semua perusahaan Belanda di Indonesia. Perusahaan-perusahaan yang dinasionalisasi seperti:

  1. Perusahaan Perkebunan
  2. Nederlandsche Handel-Maatschappij
  3. Perusahaan Listrik
  4. Perusahaan Perminyakan
  5. Rumah Sakit (CBZ) manjadi RSCM

Pada saat itu juga dilakukan aksi pengambilalihan atau nasionalisasi secara sepihak terhadap perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia. Perusahaan-perusahaan tersebut antara lain Netherlandsche Handel Maatscappij (NHM) menjadi Bank Dagang Negara, Bank Escompto, dan percetakan de Unie. Tindakan Indonesia yang mengambil alih seluruh modal dan perusahaan Belanda menimbulkan kemarahan Belanda, bahkan negara-negara Barat sangat terkejut atas tindakan Indonesia tersebut. Akibatnya hubungan Indonesia-Belanda semakin tegang, bahkan PBB tidak lagi mencantumkan masalah Irian Barat dalam agenda sidangnya sejak tahun 1958.

Melihat aksi Indonesia,Belanda tidak tinggal diam, Bulan April 1961 Belanda membentuk Dewan Papua. Dewan ini akan menyelenggarakan penentuan nasib sendiri bagi rakyat Irian Barat. Bahkan lebih lanjut, Belanda menunjukkan keberanian dan kekuatannya dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

  1. Membentuk Negara Boneka Papuadengan lagu dan bendera Papua.
  2. Mendatangkan bantuan dan mengirimkan pasukan dengan kapal perangnya ke perairan Irian, antara lain kapal Karel Doorman.
  3. memperkuat angkatan perang Belanda di Irian Barat.

TRIKORA
Perjuangan untuk mengembalikan Irian Barat kepangkuan ibu pertiwi semakin menjadi-jadi. Pada tanggal 19 Desember 1961 di Alun-alun Utara Yogyakarta, Presiden Soekarno memberikan perintah yang terkenal dengan Tri Komando Rakyat (Trikora)

Kami Presiden Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia dalam rangka politik konfrontasi dengan Belanda untuk membebaskan Irian Barat, telah memberikan instruksi kepada Angkatan Bersenjata untuk pada setiap waktu yang kami akan tetapkan menjalankan tugas kewajiban membebaskan Irian Barat Tanah Air Indonesia dari belenggu kolonialisme Belanda.

Dan kini, oleh karena Belanda masih tetap mau melanjutkan kolonialisme di tanah air kita Irian Barat, dengan memecah belah Bangsa dan Tanah Air Indonesia, maka kami perintahkan rakyat Indonesia, juga yang berada di daerah Irian Barat, untuk melaksanakan Tri Komando sebagai berikut:

  1. Gagalkan pembentukan “Negara Boneka Papua” buatan Belanda kolonial.
  2. Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat Tanah Air Indonesia.
  3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan Tanah Air dan Bangsa.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati perjuangan kemerdekaan Indonesia.

 

Yogyakarta, 19 Desember 1961

 

 

Presiden/Pangti APRI/PBR/Panglima

Besar KOTI Pembebasan Irian Barat

Soekarno.

Konfrontasi Militer

Indonesia mulai mencari bantuan senjata dari luar negeri menjelang terjadinya konflik antara Indonesia dan Belanda. Indonesia mencoba meminta bantuan dari Amerika Serikat, namun gagal. Akhirnya, pada bulan Desember 1960, Jendral A. H. Nasution pergi ke Moskwa, Uni Soviet, dan akhirnya berhasil mengadakan perjanjian jual-beli senjata dengan pemerintah Uni Soviet senilai 2,5 miliar dollar Amerika dengan persyaratan pembayaran jangka panjang. Setelah pembelian ini, TNI mengklaim bahwa Indonesia memiliki angkatan udara terkuat di belahan bumi selatan. Amerika Serikat tidak mendukung penyerahan Papua bagian barat ke Indonesia karena Bureau of European Affairs di Washington, DC menganggap hal ini akan “menggantikan penjajahan oleh kulit putih dengan penjajahan oleh kulit coklat”.

Tapi pada bulan April 1961, Robert Komer dan McGeorge Bundy mulai mempersiapkan rencana agar PBB memberi kesan bahwa penyerahan kepada Indonesia terjadi secara legal. Walaupun ragu, presiden John F. Kennedy akhirnya mendukung hal ini karena iklim Perang Dingin saat itu dan kekhawatiran bahwa Indonesia akan meminta pertolongan pihak komunis Soviet bila tidak mendapat dukungan AS. Konflik senjata Indonesia dan Belanda terjadi di Laut Aru, yang terkenal dengan peristiwa laut aru. Pada peristiwa tersebut tenggelamlah Kapal Macan Tutul yang didalamnya terdapat pemimpin Yos Sudarso dan Kapten Wiratno. Kejadian tersebut kemudian diperingati sebagai hari bahari.

Soekarno membentuk Komando Mandala, dengan Mayjen Soeharto sebagai Panglima Komando yang berpusat di Makasar. Tugas komando Mandala adalah untuk merencanakan, mempersiapkan, dan menyelenggarakan operasi militer untuk menggabungkan Papua bagian barat dengan Indonesia. Strategi yang disusun oleh Panglima Mandala guna melaksanakan instruksi tersebut:

  1. Tahap Infiltrasi (penyusupan) (sampai akhir 1962),yaitu dengan memasukkan 10 kompi di sekitar sasaran-sasaran tertentu untuk menciptakan daerah bebas de facto yang kuat sehingga sulit dihancurkan oleh musuh dan mengembangkan pengusaan wilayah dengan membawa serta rakyat Irian Barat.
  2. Tahap Eksploitasi (awal 1963),yaitu mengadakan serangan terbuka terhadap induk militer lawan dan menduduki semua pos-pos pertahanan musuh yang penting.
  3. Tahap Konsolidasi (awal 1964),yaitu dengan menunjukkan kekuasaan dan menegakkan kedaulatan Republik Indonesia secara mutlak di seluruh Irian Barat.

Pelaksanaannya Indonesia menjalankan tahap infiltasi, selanjutnya melaksanakan operasi Jayawijaya, tetapi sebelum terlaksana pada 18 Agustus 1962 ada sebuah perintah dari presiden untuk menghentikan tembak-menembak. Beberapa operasi milter lainnya yaitu:

  1. Operasi Banteng di Fak-Fak Dan Kaimana
  2. Operasi Srigala di Sorong dan Teminabiuan
  3. Operasi Naga di Merauke
  4. Operasi Jatayu di Sorong,Kaimana,dan Merauke

Persetujuan New York

Permasalahan Irian Barat kemudian ditengahi oleh diplomat Amerika Serikat, Elswort Bunker yang mengusulkan masalah tersebut dibawa ke meja perundingan. Pada tanggal 15 Agustus 1962, perundingan antara Indonesia dan Belanda dilaksanakan di Markas Besar PBB di New York. Pada perundingan itu, Indonesia diwakili oleh Soebandrio, dan Belanda diwakili oleh Jan Herman van Roijen dan C.W.A. Schurmann. Isi dari Persetujuan New York adalah:

  1. Belanda akan menyerahkan pemerintahan Papua bagian barat kepada United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA), yang didirikan oleh Sekretaris Jenderal PBB. UNTEA kemudian akan menyerahkan pemerintahan kepada Indonesia.
  2. Bendera PBB akan dikibarkan selama masa peralihan.
  3. Pengibaran bendera Indonesia dan Belanda akan diatur oleh perjanjian antara Sekretaris Jenderal PBB dan masing-masing pemerintah.
  4. UNTEA akan membantu polisi Papua dalam menangani keamanan. Tentara Belanda dan Indonesia berada di bawah Sekjen PBB dalam masa peralihan.
  5. Indonesia, dengan bantuan PBB, akan memberikan kesempatan bagi penduduk Papua bagian barat untuk mengambil keputusan secara bebas melalui
  6. musyawarah dengan perwakilan penduduk Papua bagian barat

Belanda pada akhirnya meninggalkan tanah Papua salah satu penyebabnya adalah desakan dari Amerika Serikat. AS mengancam akan menghentikan bantuan keuangan “Marshal Plan” jika Belanda tidak meninggalkan Papua. Amerika Serikat takut kalau Indonesia semakin dekat dengan Uni Soviet.

Patung pembebasan irianPada tanggal 1 Mei 1963, UNTEA menyerahkan pemerintahan Papua bagian barat kepada Indonesia. Ibukota Hollandia dinamai Kota Baru, dan pada 5 September 1963, Papua bagian barat dinyatakan sebagai “daerah karantina”. Pemerintah Indonesia membubarkan Dewan Papua dan melarang bendera Papua dan lagu kebangsaan Papua. Keputusan ini ditentang oleh banyak pihak di Papua, dan melahirkan Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada 1965. Untuk meredam gerakan ini, dilaporkan bahwa pemerintah Indonesia melakukan berbagai tindakan pembunuhan, penahanan, penyiksaan, dan pemboman udara. Menurut Amnesty International, lebih dari 100.000 orang Papua telah tewas dalam kekerasan ini. OPM sendiri juga memiliki tentara dan telah melakukan berbagai tindakan kekerasan.

Penentuan Pendapat Rakyat

Pada tahun 1969, diselenggarakan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) yang diatur oleh Jenderal Sarwo Edhi Wibowo. Menurut anggota OPM Moses Werror, beberapa minggu sebelum Pepera, angkatan bersenjata Indonesia menangkap para pemimpin rakyat Papua dan mencoba membujuk mereka dengan cara sogokan dan ancaman untuk memilih penggabungan dengan Indonesia.

Pepera ini disaksikan oleh dua utusan PBB, namun mereka meninggalkan Papua setelah 200 suara (dari 1054) untuk integrasi. Hasil PEPERA adalah Papua bergabung dengan Indonesia, namun keputusan ini dicurigai oleh Organisasi Papua Merdeka dan berbagai pengamat independen lainnya. Walaupun demikian, Amerika Serikat, yang tidak ingin Indonesia bergabung dengan pihak komunis Uni Soviet, mendukung hasil ini, dan Papua bagian barat menjadi provinsi ke-26 Indonesia, dengan nama Irian Jaya.

About donipengalaman9

ingin seperti matahari bagi insan-insan yang terlena dalam gelapnya kebodohan

3 responses »

  1. […] Irian Barat ditunda satu tahun kemudian. Saat itu Belanda enggan melepas Irian Barat dikarenakan Irian Barat sangat kaya dengan sumber daya alam. Tetapi saat itu Belanda, memiliki alibi bahwa Irian Barat […]

  2. esa mengatakan:

    Yg bnr2 pahlawan yaitu org2 yg perang melawan pnjajah langsung di ‘lapangan’ pd jaman2 krajaan2 n stlah di hpusnya ‘sistem’ krajaan/perang kmrdkaan,tdk mau setuju n atau tdk mau menandatangani RIS, maunya krajaan nusantara brsatu(united kingdom of nusantara) n atau Negara ‘Indonesia’ Bersatu/Negara Kesatuan ‘Indonesia’ United of Indonesia. Bntuk republik n ‘perangkat2nya n turunan2nya’ adalah asal mula ttap bntuk sistem dari sbagian negara2 bule pnjajah. Sblum Tahun Masehi entahlah apa bntuk n sistemnya di nusantara, prlu dislidiki,dikaji tmukan. Nanti nusantara ‘indonesia’ jaya kmbali.

  3. […] ibu pertiwi. Irian Barat itu ya Papua sekarang ini Yanindra. Setelah kembali, nama resminya yaitu Irian Barat, namun semenjak pemerintahan Gus Dur namanya dikembalikan lagi ke Papua. Peritistiwa laut aru itu […]

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s