Pasca usaha mempertahankan kemerdekaan (1945-1949), kemudian dilakukan pengakuan kedaulatan (27 Desember 1949), selanjutnya kembali lagi ke bentuk NKRI (17 Agusutus 1950), setelah itu Indonesia memasuki zaman baru yang sering disebut sebagai zaman Demokrasi Liberal. Berawal dari kembali ke bentuk NKRI, 17 Agustus 1950 dan kemudian diakhiri dengan peristiwa Dekrit Presiden 5 juli 1959 itu merupakan rentang waktu berlangsungnya Demokrasi Liberal di Indonesia. Pada masa tersebut berbagai peristiwa penting dialami oleh negara Indonesia yang baru tumbuh menjadi anak kecil. Wajar saja, masa itu bangsa Indonesia sering jatuh bangun dalam menapaki jalan sebagai sebuah bangsa yang merdeka.

Pengertian Demokrasi Liberal, terdiri dari dua kata, yakni Demokrasi dan Liberal. Tentang demokrasi dapat dilihat dari tinjauan bahasa (etimologis) dan istilah (terminologis). Secara etimologis demokrasi terdiri dari dua kata yang berasal dari Yunani yaitu “demos” yang berarti rakyat atau penduduk di suatu tempat dan “cratein” atau “cratos” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan.jadi secara bahasa demokrasi adalah keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat. Sedangkan Liberal atau liberty berarti kebebasan. Pada inti dari Demokrasi Liberal, adalah pemerintahan dengan prinsip kebebasan.

Ciri Demokrasi Liberal di Indonesia antara lain

Undang-undang dasar yang digunakan adalah UUDS 1950. Undang-undang ini diterapkan untuk sementara waktu setelah RIS dibubarkan dan kembali ke bentuk NKRI. Pada saat, negara Indonesia berbentuk RIS, UUD yang digunakan adalah UUD RIS. Maka setelah kembali ke bentuk kesatuan, maka menggunakan undang-undang baru yang bersifat sementara. Undang-undang yang permanen nanti akan dibuat oleh sebuah badan khusus, Konstituante.

Pada masa Demokrasi Liberal, sistem pemerintah Indonesia melanjutkan pada sistem pemerintahan sebelumnya, yakni sistem parlementer. Sistem parlementer mulai diterapkan di Indonesia setelah dikeluarkannya maklumat tanggal 14 November 1945. Dengan dikeluarkannya maklumat tersebut Indonesia berganti menggunakan sistem pemerintahan parlementer. Pada sebelumnya Indonesia menggunakan sistem pemerintahan presidensial. Adanya ketakutan akan timbulnya kekuasaan yang absolute, maka pada saat itu dipisahkan antara kepala negara dengan kepala pemerintahan.

Pada Demokrasi Liberal, sebuah kabinet sering mengalami jatuh bangun. Coba bayangkan saja dalam rentan waktu dari 1950-1959 terdapat 7 orang Perdana Menteri. Adanya partai oposisi yang sebenarnya bertugas sebagai partai pengkontrol jalannya pemerintahan, akan tetapi pada prakteknya malah sering manjatuhkan kabinet. Ketujuh Perdana Menteri yang pernah menjabat pada masa Demokrasi Liberal diantaranya Moh Natsir (1950-1951), Sukiman (1951-1952), Wilopo (1952-1953), Ali Sastroamijoyo (1953-1955), Burhanudin Harahap (1955-1956), Ali Sastroamijoyo (1956-1957), dan yang terakhir adalah Djuanda (1957-1959).

Beberapa kebijakan ekonomi yang terjadi pada masa Demokrasi Liberal antara lain nasionalisasi de javasche Bank, Program Ekonomi Benteng, Sistem Ekonomi Ali Baba,dan pembentukan Badan Perancang Pembangunan. Selain itu juga terdapat Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap) untuk mengatasi ketegangan antara pusat dan daerah. Perekonomian pada masa ini mengalami berbagai permasalahan antara lain, belum memiliki pengalaman dalam menata perekonomian, hanya mengandalkan ekspor hasil perkebunan, situasi keamanan dalam negeri yang kurang kondusif, dan sering gonta-gantinya kabinet yang membuat kebijakan yang satu belum terlaksana sudah ganti dengan kebijakan yang lainnya.

Pada masa Demokrasi Liberal menggunakan sistem multi partai. Berdasarkan maklumat 3 November 1945, maka bermuncullah berbagai partai di Indonesia. Munculnya berbagai partai ini menunjukan perkembangan bagi jalannya proses demokrasi di Indonesia. Salah satu buktinya adalah berhasil dilaksanakan pemilu pertama di Indonesia pada tahun 1955 yakni pada masa Burhanudin Harahap. Pada pemilu tersebut memilih anggota DPR dan anggota Konstituante. Berdasarkan hasil pemilu, maka muncul 4 partai politik pemenang pemilu, yakni PNI, Masyumi, NU dan PKI.

Politik luar negeri Indonesia pada masa Demokrasi Liberal menganut sistem luar negeri bebas aktif. Hal ini terbukti dengan Indonesia masuk menjadi anggota PBB pada masa Perdana Menteri Moh Natsir. Selain itu, Indonesia juga ikut andil dengan menjadi salah satu negara pemrakarsa Konferensi Asia-Afrika yang dilaksanakan di Bandung pada tanggal 18-24 April 1955. Akan tetapi pada kondisi tertentu, Indonesia lebih condong ke blok Barat, yaitu pada masa Kabinet Sukiman dengan adanya kerjasama keamanan RI-Amerika Serikat dalam mutual security act.

Pada Demokrasi Liberal terjadi hubungan yang kurang harmonis antara pusat dengan daerah. Pemerintah pusat kurang memberikan perhatian terhadap daerah. Maka muncullah berbagai gerakan di daerah dikarenakan keadaan sedang bergejolak, pemerintahan yang tidak stabil, adanya korupsi, kemandegan Konstituante, rivalitas antara sipil dan militer, serta pertentangan mengenai konsepsi presiden tentang Nasakom. Hal tersebut sehingga menimbulkan terbentuknya dewan-dewan di daerah, seperti Dewan Banteng (Sumatera Barat), Dewan Gajah (Sumatera Utara), Dewan Garuda (Sumatera Selatan) dan Dewan Manguni (Sulawesi Utara). Puncak dari semua itu adalah pemberontakan PRRI/Permesta.

Berbagai permasalahan yang ada membuat presiden Soekarno mengambil sebuah kebijakan darurat (salus populi suprema lex), yakni dengan mengeluarkannya dekrit presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Pertimbangan tersebut berdasarkan berbagai masalah yang ada, terutama kegagalan Konstituante yang gagal membuat Undang-undang baru. Isi dekrit antara lain kembali berlakunya UUD 1945, tidak berlakunya UUDS 1950, pembubaran Konstituante, Pembentukan MPRS dan DPAS. Sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden tersebut maka sistem Demokrasi Liberal berakhir dan berganti menjadi Demokrasi Terpimpin (1959-1966)

About donipengalaman9

ingin seperti matahari bagi insan-insan yang terlena dalam gelapnya kebodohan

2 responses »

  1. […] mengeluarkan dekrit dikarenakan bahwa kondisi saat itu dalam keadaan darurat. Pada sebelumnya, Demokrasi Liberal, pemerintahan di Indonesia tidak stabil, pergantian perdana menteri yang begitu sering, terjadi […]

  2. […] mengeluarkan dekrit dikarenakan bahwa kondisi saat itu dalam keadaan darurat. Pada sebelumnya, Demokrasi Liberal, pemerintahan di Indonesia tidak stabil, pergantian perdana menteri yang begitu sering, terjadi […]

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s